Sidoarjo, headlineindonesia.net
Pelaksanaan proyek revitalisasi SDN Kenongo 2, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, mulai menuai sorotan. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp408.462.254 tersebut diduga dikerjakan secara asal asalan.
Saat Joko LIRA mendatangi lokasi proyek pada Sabtu (3/10/2026), sejumlah kejanggalan diduga ditemukan, salah satu yang menjadi sorotan adalah tidak terlihatnya pengawas proyek, mandor, maupun konsultan di lokasi pekerjaan, kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai sejauh mana pengendalian mutu dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut.
Tak hanya itu, aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian. Berdasarkan pantauan Joko LIRA di lokasi, para pekerja terlihat melakukan aktivitas pembangunan tanpa dilengkapi perlengkapan keselamatan kerja yang memadai. Jika kondisi tersebut terbukti, hal ini patut dipertanyakan, mengingat penerapan K3 merupakan bagian penting dalam setiap pekerjaan konstruksi, terlebih pembangunan fasilitas pendidikan yang harus mengutamakan keselamatan pekerja maupun lingkungan sekitar.
“Ketika kami datang ke lokasi, sangat terlihat para pekerja tidak dibekali perlengkapan safety yang memadai. Kami juga mencoba menggali informasi terkait pengawasan proyek, tetapi saat itu tidak ditemukan pengawas, mandor, maupun konsultan di lapangan,” ungkap Joko LIRA.
Proyek revitalisasi SDN Kenongo 2 ini diketahui dikerjakan oleh CV. CIPTA BUANA selaku kontraktor pelaksana, dengan CV. AJI MUMPUNG sebagai konsultan. Dengan nilai anggaran mencapai ratusan juta rupiah, keberadaan tenaga pengawas dan konsultan di lapangan menjadi hal yang perlu diklarifikasi guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketentuan keselamatan kerja yang berlaku.
Publik tentu berhak mempertanyakan, ke mana pengawas dan konsultan saat pekerjaan berlangsung, Apakah pengawasan teknis benar benar dilaksanakan secara berkala, atau justru hanya sebatas pemenuhan administrasi proyek, Pertanyaan tersebut penting untuk dijawab agar tidak muncul dugaan bahwa proyek revitalisasi yang dibiayai uang negara dibiarkan berjalan tanpa kontrol yang memadai.
Apalagi, proyek revitalisasi satuan pendidikan bukan sekadar pekerjaan membangun atau memperbaiki gedung. Kualitas konstruksi menjadi faktor penting karena bangunan sekolah akan digunakan oleh para siswa dan tenaga pendidik dalam jangka panjang, kelalaian dalam pengawasan berpotensi menimbulkan persoalan mutu bangunan maupun keselamatan pengguna fasilitas.
Joko LIRA mendesak instansi terkait, khususnya dinas yang membidangi pendidikan dan pihak pelaksana kegiatan, agar segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, penggunaan anggaran, serta penerapan standar K3 di lapangan.
Apabila ditemukan pelanggaran, pihak terkait diharapkan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru tidak diimbangi dengan pelaksanaan pekerjaan yang profesional dan bertanggung jawab.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari CV. CIPTA BUANA selaku kontraktor pelaksana maupun CV. AJI MUMPUNG selaku konsultan terkait dugaan minimnya pengawasan dan penerapan K3 di lokasi proyek. Konfirmasi dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait tetap diperlukan agar pemberitaan berimbang serta memberikan ruang bagi pihak yang disorot untuk menyampaikan penjelasan.
Masyarakat pun berharap instansi berwenang tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Transparansi, pengawasan yang nyata, dan akuntabilitas penggunaan uang negara harus menjadi prioritas, terlebih proyek tersebut menyangkut fasilitas pendidikan dan keselamatan para pekerja.
Uang negara bukan untuk dipertaruhkan. Setiap rupiah anggaran revitalisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kualitas bangunan, pelaksanaan pekerjaan, maupun keselamatan kerja.(jok)