SIDOARJO, headlineindonesia.net – Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, keresahan menyelimuti masyarakat Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Harapan akan adanya fasilitas sekolah negeri baru di wilayah Prambon kini terancam pupus akibat mandeknya proses pembangunan yang tersandung dugaan kasus korupsi pengadaan lahan.Ketua GRIB Jaya DPC Sidoarjo, M. Waldi, bersama Dewan Pembina GRIB Jaya, H. Slamet J.A., angkat bicara mengenai nasib pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Mereka menyoroti ketidakjelasan hukum terkait lahan seluas lebih dari dua hektare yang sedianya diperuntukkan bagi pembangunan sekolah tersebut.Dugaan Markup Fantastis dan Status LahanBerdasarkan data yang beredar, pengadaan lahan ini diduga sarat dengan kejanggalan. Lahan yang awalnya dibeli dari petani dengan total biaya sekitar Rp2,6 miliar (termasuk biaya pengurusan), tiba-tiba melonjak drastis saat dijual kembali kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.Menggunakan anggaran APBD, transaksi tersebut tercatat mencapai nilai fantastis yakni Rp25,4 miliar. Selain selisih nilai transaksi yang mencolok, status lahan tersebut juga menjadi sorotan. Lahan tersebut diduga merupakan tanah gogol tidak tetap yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan tanpa melalui proses perubahan status yang panjang. Namun, proses perubahan status ini diduga berlangsung sangat cepat sesaat sebelum transaksi dilakukan.Penantian Kepastian HukumKasus ini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Februari 2026, menyusul laporan masyarakat yang sebelumnya telah masuk ke Polda Jawa Timur. Tidak hanya itu, terdapat pihak yang mengklaim mengalami kerugian hingga miliaran rupiah dalam rangkaian proses transaksi yang rumit ini.Hingga saat ini, aparat penegak hukum belum menetapkan tersangka maupun memberikan pernyataan resmi. Meski asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi, keterlambatan proses hukum ini menimbulkan kekhawatiran serius di mata publik.Dampak Nyata bagi Masa Depan Anak”Kalau situasinya terus seperti ini, bagaimana kualitas sarana pendidikan anak-anak Indonesia, khususnya di Sidoarjo, bisa maju?” ujar perwakilan GRIB Jaya Sidoarjo.Keprihatinan ini sangat mendasar. Anak-anak membutuhkan ruang belajar yang layak untuk menunjang kegiatan akademik mereka. Namun, di tengah urgensi kebutuhan fasilitas pendidikan tersebut, proyek pembangunan sekolah justru terhenti, dan anggaran pendidikan yang seharusnya terserap untuk masa depan anak bangsa justru terperangkap dalam pusaran dugaan korupsi.Publik kini menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum untuk bersikap transparan, objektif, dan tuntas. Masyarakat menuntut keadilan; jika terbukti ada pelanggaran hukum, pelaku harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Namun, jika tidak terbukti, hal tersebut harus segera disampaikan kepada publik agar tidak ada lagi spekulasi yang merugikan.Nasib pembangunan sekolah di Prambon kini berada di tangan penegak hukum. Apakah tahun ajaran baru ini akan menjadi awal bagi terwujudnya fasilitas pendidikan yang layak, atau justru menjadi saksi bisu tertundanya hak belajar anak-anak Sidoarjo akibat birokrasi yang tercoreng korupsi?